 |
APLIKASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUSDITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, RT.6/RW.7, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 |
Makassar — Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukan sekadar urusan administrasi. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah menjamin hak set
Makassar – Upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi masyarakat terus diperkuat. 
Salah sat
Denpasar — Upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah lewat sistem digital terus dijalankan. Langkah ini jadi bagian penti
JAKARTA — Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, TB. Chaerul Dw
Jakarta — Pemerintah perkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat seb
Bandung – Pemerintah memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh daerah. Lan
Jakarta – Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kunci agar masyarakat di seluruh daerah mendapatkan pelayanan d
Bandung – Pemerintah terus memastikan agar masyarakat di seluruh daerah mendapatkan pelayanan dasar yang merata dan sesuai standar.&nb
JAKARTA - Kemendagri dorong penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dukungan Pemerintah Daerah pada Penu
JAKARTA — Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta menegas
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Kom
Jakarta – Pemerintah menargetkan kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) mulai berlaku pada 1 Januari 2027.